Press Release

"PERAN PETANI DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM DAN LAYANAN PERTANIAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PUNGLI"

Makassar (1/8) Untuk yang kesekian kalinya kembali Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan akbar "Pembinaan Tekad Antikorupsi Melalui Protani untuk Mewujudkan Program Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Layanan Pertanian Yang Bersih dan Bebas dari Pungli Tahun 2017" di Grand Clarion Hotel Makassar.
Pembinaan Protani ini lebih diarahkan untuk mereproduksi Tunas Integritas untuk STOP Pungli pada Program dan Pelayanan Pertanian (Protani).
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota, Babinsa, Penyedia Barang/Jasa Bidang Pertanian dan UPT lingkup Kementerian Pertanian.

Saat pembukaan Abdul Haris yang mewakili Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Propinsi Sulawesi Selatan mendukung program Kementerian Pertanian dalam keberlanjutan ketahanan pangan dengan mengalokasikan sejumlah dana APBD, dan juga mampu mengekspor beras ke berbagai propinsi di Indonesia. Dijelaskan juga bahwa pemerintah yang bersih (Good Goverment) adalah dambaan masyarakat yang mampu memberikan kesejahteraan melalui pelayanan yang berkualitas.

Dalam kesempatan yang sama selanjutnya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Riduan Siahaan menyampaikan bahwa Indonesia tercatat menduduki peringkat ke-21 dalam Indeks Keberlanjutan Pangan (Food Sustainability Indeks/FSI) dengan skor 50,77. Riset FSI disusun dari 58 indikator yang mencakup empat aspek yaitu secara keseluruhan (overall), pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), kehilangan atau penyusutan pangan dan limbah(food loss and waste), serta aspek gizi (nutritional challenges). Untuk pertanian berkelanjutan Indonesia berada diperingkat 16 dengan skor 53,87. 
Dari aspek food loss and waste Indonesia berada di peringkat 24 dengan skor 32,53 dalam upaya mengatasi masalah kehilangan makanan (food loss). Selanjutnya dari aspek nutritional challenges Indonesia berada diposisi 18 dengan skor 56,79 yang dipandang mampu mengatasi masalah defisiensi micronutrient, prevalensi kelebihan gizi, kurang gizi, kelebihan gula, serta mampu membeli makanan segar.
Hal tersebut diatas oleh Kementerian Pertanian digunakan sebagai modalitas untuk menatap optimisme ke depan untuk berkinerja lebih baik dalam mewujudkan program pangan berkelanjutan menuju "Lumbung Pangan Dunia 2045".
Justan Riduan Siahaan menyadari bahwa dalam meningkatkan capaian kinerja program dan pelayanan pertanian masih banyak permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah dan harus diselesaikan Kementerian Pertanian ke depan. Sejalan hal tersebut maka kegiatan ini lebih diarahkan kepada Satker Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian, KTNA/Gapoktan, Babinsa, Penyedia Barang/Jasa Bidang Pertanian dan UPT di lingkup Kementerian Pertanian untuk bersama-sama mewujudkan program pangan berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal dituntut mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program pangan berkelanjutan dan pelayanan pertanian dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 
Untuk itu Inspektorat Jenderal akan meningkatkan efektifitas pengawasan dengan melibatkan langsung partisipasi/client/petani dalam mengawasi pelaksanaan program dan layanan pertanian agar dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat (petani).

Melalui pembinaan Protani diharapkan dapat memberikan pemahaman akan arah dan kebijakan serta layanan pertanian ke depan sehingga tercipta pemahaman yang sama, harmonisasi dan sinegritas dari pusat sampai daerah melalui aksi-aksi nyata yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visium Kementerian Pertanian Tahun 2045 yaitu "Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia".
Justan Riduan Siahaan juga mengajak seluruh peserta yang hadir dalam melaksanakan tugas dan fungsi dilandasi niat dan membudayakan Totalitas 5B : Beribadah, Bekerja, Belajar, Berkarya, dan Berbagi.

" INSPEKTORAT JENDERAL DORONG SEMANGAT BABINSA, PENYULUH DAN PETANI CAPAI TARGET LTT PAJALE PERIODE ASEP 2017"

Yogyakarta (09/08) Memasuki akhir Musim Tanam Periode April - September 2017, Penanggung jawab Upsus Pajale Wilayah DI. Yogyakarta melakukan konsolodasi dengan  Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, BPS, Korem, Kodim, dan Koramil melalui kegiatan Workshop di Eastparc Hotel Yogyakarta.

Penanggung jawab Upsus Pajale DI. Yogyakarta Justan Riduan Siahaan didepan para Babinsa, Penyuluh, Mantri Tani, Petugas Pelapor Data LTT masing masing kecamatan seluruh kabupaten/kota, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara agraris wajar saja apabila mempunyai cita cita menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Untuk mencapai lumbung pangan dunia kita mempunyai modal yang sangat besar seperti lahan yang luas dan petani.

Salah satu persyaratan untuk mencapai lumbung pangan dunia adalah dengan meningkatkan LTT Pajale sejak Tahun 2017 secara nasional harus mencapai target 1juta ton/tahun. 

Secara produksi Indonesia sudah swa sembada beras sejak tahun 2016.

Sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 realisasi LTT Padi DI. Yogyakarta yang terdiri dari 5 kabupaten sudah mencapai 31.493,45 Ha atau 57% dari target 55.432 Ha.

Beberapa faktor yang menjadi belum optimalnya realisasi LTT Padi di DI. Yogyakarta antara lain minimnya sarana prasarana dan SDM  pelapor data, banyaknya lahan subur yang sudah beralih fungsi menjadi perumahan elite. 

Untuk mendorong  semangat dalam meningkatkan LTT padi Justan R. Siahaan mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada kesempatan yang sama hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Suwandi yang membahas tentang Pelaporan LTT. Harian berdasarkan Citra Satelit,  Kepala Dinas Pertanian DI. Yogyakarta  Sasongko yang membahas Program Pemerintah Daerah DI. Yogyakarta Dalam Mendukung Upsus Pajale, Kepala BPTP DI. Yogyakarta Joko Pramono dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Pulung Haryadi, serta Kepala Dinas Kabupaten se DI. Yogyakarta.????