Irjen Kementan Minta Tiga Kementerian Ini Perkuat Sinergitas Jaga Pangan Nasional

BOGOR – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka menyampaikan pentingnya penguatan sinergitas antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APIP-APH) dalam menjaga ketahanan pangan nasional terutama menghadapi ancaman cuaca ektrem el nono yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus mendatang.

“Kita harus memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas kementan,” ujar Jan Maringka dalam rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan bertema Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan, Selasa, 30 Mei 2023.

Menurut Jan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya khusus mendorong tiga Kementerian yang ada, yakni Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk sama-sama menjaga pangan Indonesia.

“Sinergi dan komitmen Bersama ini yang harus dibangun. Termasuk dengan para Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam kondisi el nino seperti saat ini,” katanya.

Jan mengatakan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan perda LP2B sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

“Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal adalah ancaman kekeringan dan El Nino yang dihadapi bersama,” katanya.

Sebagai informasi, rakorwas ini diawali dengan penandatangan Perjanjian kerjasama antara Inspektur Jenderal Kementan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dan membangun dan mensukseskan program ketahanan pangan.

Rakorwas dibuka Menteri Pertanian yang diwakili oleh Sekjen Kementan didampingi para Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Kemeterian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Hadir di antaranya narasumber Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI, Bupati se Jawa, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia