Pangkalpinang – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan mengusung tema “Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu (27/09/2023).
Pada pembukaan acara rakorwas tersebut, Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengungkapkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan kebijakan refocusing kebijakan pengawasan melalui program ‘Jaga Pangan Jaga Masa Depan’, program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas; membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan; mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta
membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.
Menurutnya penguatan sinergitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mendukung program ketahanan pangan ditengah krisis pangan yang sedang melanda dunia.
Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut antara lain Pj Gubernur Kep. Babel Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP., M.Si., M.Si, Wadir Reskrimsus Polda Akbp Slamet Adi Purnomo, SIK, Inspektur V Kemendesa Hasrul Edyar, S.Sos, M.AP, CRMO, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kep. Babel Faeshol Cahyo Nugroho, A.Md, Ak., M.EcDEV., CRMP., CGCAE, Koordinator bid. Pidsus Kejati Prov. Kep. Babel Frenda, AH, SH,MH serta Ketua Apdesi Prov.Kep.Babel Munzilin.
Jan Maringka menjelaskan bahwa tantangan utama pertanian yang kita hadapi saat ini adanya perubahan iklim elnino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda dibidang pertanian.
Dalam menghadapi ancaman elnino Menteri Pertanian telah mencanangkan Gerakan Nasional Penanganan dampak El Nino pada
10 Provinsi di 100 Kabupaten seluas 500.000 Ha;
Selain itu Ia juga menambahkan bahwa komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
Perlunya kolaborasi stakeholder pertanian seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mampu bersama-sama menjaga dan memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan merata.
Jan Maringka melanjutkan, pihaknya sangat berkomitmen membangun ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan Early Warning System dapat dilakukan dengan baik “Itulah pentingnya koordinasi agar program pertanian bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” katanya.
Lebih jauh Jan Maringka mengungkapkan, pembangunan sektor pertanian sangat bergantung pada wilayah pedesaan. Implementasi program pertanian pada level pedesaan akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian nasional, sehingga Apdesi dan penyuluh perlu berperan aktif sebagai ujung tombak pertanian di desa sehingga perlu dibangun lumbung-lumbung desa.
Untuk itu kita perlu mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mengembangkan sektor pertanian. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa.
Suganda Pandapotan memberikan apresiasi terhadap program yang telah diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal untuk bersama sama menjaga ketahanan pangan untuk Indonesia.
Saat ini Provinsi Babel mengekspor perdana terkait porang ini salah satu langkah baik untuk meningkatkan ketahanan pangan, ujarnya lagi.
Kedaulatan pangan merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi komitmen kita bersama. Untuk mencapainya tidak perlu gerakan besar, namun gerakan kecil yang dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak yang luar biasa, mulai dari pembangunan lumbung-lumbung desa sehingga tercipta lumbung pangan Indonesia.
Rakorwas kali ini juga dihadiri 300 orang dari Pemerintah Daerah (Pemda) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan stakeholder pertanian terkait.
Sebagai informasi Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2022: Sektor pertanian berkontribusi 19% dari PDRB (kedua terbesar) dengan menyerap 23,45% tenaga kerja di Babel (terbesar);
Produksi Lada terbesar di Indonesia(Lada Putih terkenal di Dunia adalah Muntok White Pepper;
selain itu penghasil Durian Unggulan Nasional;
Mari kita ke Babel .. satu hati menjaga negeri .. menjaga pertanian, untuk masa depan.