Inspektorat Jenderal terus mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal ini ditegaskan oleh Inspektur Il, Tin Latifah pada Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat (10/02/2022).
Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI merupakan salah satu upaya Inspektorat Jenderal dalam mendukung Kementerian Pertanian mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Kementerian Pertanian sebanyak lima kali berturut-turut.
“Itjen selaku Quality Assurance akan berperan aktif melakukan pengendalian terhadap kinerja dan mengawal target penyelesaian sampai waktu yang telah ditentukan oleh BPK-RI dapat menyeselesaikan dengan baik,” ujar Tin Latifah
Diperlukan upaya untuk menuntaskan seluruh hasil pemeriksaan BPK-RI, untuk itu Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat dan pihak yang terkait lainnya.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Inspektur II dan dihadiri antara lain Inspektur Teritorial TNI-AD, Inspektur Perbendaharaan TNI-AD, Dandim Kapuas, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kabag Keuangan dan Perlengkapan Setditjen PSP, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah dan dan Auditor lingkup Inspektorat II.
Kapus Ziad TNI-AD mengatakan “Komitmen kami bersinergi melakukan percepatan penyelesaian sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, khususnya kegiatan yang dilaksanakan TNI-AD”.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan good government dan clean governance dalam pelaksanaan program food estate menuju lumbung pangan dunia.
