Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan

BANDA ACEH – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) mengajak jajaran Pemprov Aceh untuk bersama mengawasi pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam menghadapi terjadinya krisis pangan global. Hal tersebut ditegaskan Irjen Kementan, Jan S Maringka saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Sinergi APIP dan APH di wilayah Banda Aceh, Provinsi Aceh.

“Kedaulatan pangan itu harus menjadi komitmen bersama. Dan untuk mencapainya kita tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil juga bisa kita lakukan asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk menjaga pangan, mulai dari berbagai di perbatasan terluar Indonesia” ujar Jan, Senin, 29 Agustus 2022.

Menurut Jan, sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berkembang. Pangan adalah hal yang sangat dasar dan menjadi bagian viral dari semua sendi ekonomi masyarakat sekaligus tolak ukur dari kesejahteraan rakyat.

Untuk itu peran Aparat Penegak Hukum sangat diperlukan guna mewujudkan keberhasilan Pertemuan ini melibatkan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer, dan BPKP. Sinergi Kementerian Pertanian, BPKP dan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Program Jaga Pangan merupakan sebuah langkah untuk mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan Early Warning System.

“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga Pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai targetnya dan ini harus kita lakukan bersama. Semua perlu kolaborasi agar program pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan dari wilayah terluar Indonesia,” ucapnya.
Sejalan dengan hal itu, Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Achmad Marzuki mengatakan, pihaknya telah membuat program jangka panjang yang fokus pada sektor pertanian. “Saya sejak awal dilantik sebagai Gubernur juga sudah langsung fokus membuat program jangka panjang mengenai pangan. Dan masalah pangan yang dibenahi adalah hulu hilirnya. Alhamdulillah beras kita sudah surplus dan selama beberapa bulan terakhir kita tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di Aceh,” katanya.

Terkait dengan program prioritas guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Aceh, Kementerian Pertanian di Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan bantuan dari unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan total senilai Rp15.297.017.000,00, Direktorat Jenderal Hortikultura total senilai Rp5.380.000.000,00, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian total senilai Rp24.340.335.000,00; Direktorat Jenderal Perkebunan total senilai Rp14.496.917.000,00; dan Direktorat Jenderal Peternakan total senilai Rp3.445.900.000,00 (terkait PMK).

Disisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Cut Huzaimah, mengatakan bahwa produksi pertanian di Aceh terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini pihaknya fokus menargetkan kebutuhan ekspor mengingat kebutuhan dalam negeri di daerah Aceh sudah tercukupi.

“Tapi selain itu kita juga terus mengembangkan produk pertanian lokal yang memiliki peluang nilai ekspor. Insyaallah kita ingin Aceh bisa swasembada memenuhi kebutuhan sendiri,” ujarnya.
Inspektur I Itjen Kementan, Suprodjo Wibowo menambahkan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan untuk menguatkan dialog bersama antar stakeholders se-Provinsi Aceh dalam rangka konsolidasi dan bersinergi menjaga pangan nasional.

“Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, dan Pejabat Instansi lingkup Pertanian Provinsi Aceh. Dimulai dengan Kota Sabang, kemudian dilanjutkan ke Ibukota Provinsi Banda Aceh untuk berkoordinasi dengan stakeholders lingkup Provinsi Aceh,” katanya.