REKAPITULASI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSPEKTORAT JENDERAL
RANCANGAN PERATURAN YANG AKAN DIKELUARKAN
REKAP RANCANGAN KEBIJAKAN YANG AKAN DIKELUARKAN
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
TAHUN 2018
- STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
- PROGRAM PEDOMAN SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS PERTANIAN
- TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTAN
- STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019
- PERMENTAN No. 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
- PERMENTAN No. 22 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
- KEPMENTAN No.58/KPTS/OT.050/M/1/2019 Tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019
- KEPMENTAN No.134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019
- PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTAN
TAHUN 2020
1. PERMENTAN 40 TAHUN 2020
TAHUN 2021
- TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.
- PIAGAM AUDIT 2021
- PERMENTAN NOMOR 8 2021
- PERMENTAN 38 TAHUN 2021_PENERAPAN MANRIS LINGKUP KEMENTAN
TAHUN 2022
- SK MENTAN JAKWAS 2022-2024
- PENGAWASAN AUDIT PIAGAM
- PERMENTAN NOMOR 07 TAHUN 2022
- PERMENTAN NOMOR 08 TAHUN 2022
- PERMENTAN 19 TAHUN 2022 TTG TATA KELOLA ORGANISASI
- PEDOMAN-PENGAWALAN-SPIP
- SK-IRJEN-TTG-PANDUAN-PENUGASAN-AUDIT-KINERJA
- SK-IRJEN-TTG-PANDUAN-TEKNIS-REVIU-USULAN-TAMBAHAN-PAGU-PNBP
- SK-IRJEN-TTG-PEDOMAN-TEKNIS-EVALUASI-PROGRAM
PERATURAN/KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
- Juklak Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
- Juklak Verifikasi Tagihan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
- Juklak Reviu RKAKL Lingkup Kementerian Pertanian
- Juklak Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
- Juklak Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- Juklak Evaluasi Program Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertani an
- Juklak Audit BMN dalam Rangka Hibah Lingkup Kementan erian Pertanian
- Pedoman Pelaksanaan Audit_BMN Dalam Rangka Penghapusan Lingkup Kementerian Pertanian
- Pedoman Manajerial Audit Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
- Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Kakao
- Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Tebu
- Arah Kebijakan Pengawasan Intern_Kemente rian Pertanian
- Komitmen Penegakan Integritas Good Governance dan Clean Governance
- Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Kegiatan pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
- STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT INVESTIGASI LINGKUP KEMENTAN
- STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT TUJUAN TERTENTU LINGKUP KEMENTAN
- STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTAN
- SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGELOLA ANGGARAN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
PEDOMAN INSPEKTORAT JENDERAL
- Pedoman Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
- PEDOMAN TEKNIS PENUGASAN NARASUMBER PADA UNIT KERJA Inspektorat Jenderal K ementerian Pertanian
- PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN
- STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT BARANG JASA PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- B-211 STANDAR Teknis PENGAWALAN
- PEDOMAN DAN MODUL SPIP 2012
- KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
- KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN
- PEDOMAN TEKNIS AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REVIU RKA-KL LINGKUP KEMENTAN
- EVALUASI PROGRAM PEDOMAN TEKNIS DAN STRATEGIS KEGIATAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SPBE KEMENTAN
- PEDOMAN TEKNIS REVIU TAMBAHAN PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022
- PEDOMAN EVALUASI PENGEMBANGAN SDM APIP SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI APIP LINGKUP ITJEN PERTANIAN
SURAT KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) INSPEKTORAT JENDERAL
REGULASI NON KEMENTERIAN PERTANIAN
- PP Nomor 94 Tahun 2021
-
Permenpan RB PMPRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB
- Roadmap 2020 2024 nasional Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
- PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Pengendalian Intern Pemerintah)
- PMK Nomor 172 Tahun 2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN
- UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah
- PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Keputusan MenKeu Nomor 532/KM.6/2015 Tentang Perubahan atas PMK 29 Tahun 2010
- PMK Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK dan Dana TP Sebelum TA 2011
- PMK Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Perubahan PMK nomor 244 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
- PMK 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
- PMK Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
- PMK Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Infrastruktur
- PMK Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Penggunaan BMN
- PMK Nomor 251/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
- PMK Nomor 271/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
- PMK Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
- PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK Nomor 83 /PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
- PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
- PMK Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga
- PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan BMN Berrupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Keputuasn Menkeu Nomor 59/KM.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aser Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Keputusan Menkeu Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
- PMK Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tatacara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai ASN , Anggota TNI atau Anggota POLRI Tanpa Melalui Lelang
- Keputusan Menkeu Nomor 227/KM.6/2016 Tentang Perubahan atas Kepmenkeu Nomor 452/KM.6/2014
PIAGAM PENGHARGAAN
- Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian
- Penghargaan Kepada Inspektorat Jenderal Atas Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3
- Penghargaan Kepada Kementerian Pertanian Atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3
SOP PENERIMAAN LAPORAN GRATIFIKASI
- SOP Penerimaan Laporan Grativikasi dari Sub-UPG
- SOP Penerimaan Laporan Perorangan Grativikasi dari Sub-U PG
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]