Regulasi

Rekapitulasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Inspektorat Jenderal

1. REKAPITULASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  TAHUN 2021

Rekapitulasi Peraturan Perundang-Undangan Inspektorat Jenderal

1. REKAPITULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2021 

Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian

1. KEPMENTAN NO 464 Tahun 2016 T tentang PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PERMENTAN No 30 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pekerjan Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal
3. Lampiran Uraian Tugas Pekerjaan Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal
4. PERMENTAN_NO_88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Pengaduan Masyarakat (WHISTLEBLOWERS SYSTEM)
5. PERMENTAN NO 41/PERMENTAN/TU.120/10/2018 Tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pertanian
6. PERMENTAN NO 25 TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian
7. PERMENTAN NO 50/PERMENTAN/PW.310/12/2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian
8. PERMENTAN NO 41/PERMENTAN/IT.120/11/2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik
9. KEPMENTAN No 499/Kpts/KP.010/07/2018 Tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
10. PERMENTAN No. 40.1/PERMENTAN/RC.010/10/2018 Tentang Pedoman Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani Berbasis Pertanian Tahun 2019
11. PERMENTAN No. 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
12. PERMENTAN No. 22 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
13. KEPMENTAN No. 58/KPTS/OT.050/M/1/2019 Tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019
14. KEPMENTAN No. 134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019
15. Permentan Tugas belajar dan Ijin Belajar Permentan 10 tahun 2015
16. PERMENTAN Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementan
17. PERMENTAN Nomot 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
18. KEPMENTAN Nomor 788/KPTS/PL.310/11/2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Mentan Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Es.I Selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kepala Satker Selaku Kuasa Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementan 
19. Permentan Nomor : 50/Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian

Peraturan/Keputusan Inspektur Jenderal

1. Juklak Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
2. Juklak Verifikasi Tagihan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
3. Juklak Reviu RKAKL Lingkup Kementerian Pertanian
4. Juklak Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
5. Juklak Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanianan
6. Juklak Evaluasi Program Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian
7. Juklak Audit BMN dalam Rangka Hibah Lingkup Kementerian Pertanian
8. Pedoman Pelaksanaan Audit_BMN Dalam Rangka Penghapusan Lingkup Kementerian Pertanian
9. Pedoman Manajerial Audit Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
10. Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Kakao
11. Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Tebu
12. Arah Kebijakan Pengawasan Intern_Kementerian Pertanian
13. Komitmen Penegakan Integritas Good Governance dan Clean Governance
14. Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Kegiatan pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
15. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT INVESTIGASI LINGKUP KEMENTAN
16. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT TUJUAN TERTENTU LINGKUP KEMENTAN
17. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTAN
18. KODE ETIK PEGAWAI INSPRKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pedoman Inspektorat Jenderal

1. Pedoman Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
2. PEDOMAN TEKNIS PENUGASAN NARASUMBER PADA UNIT KERJA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN
4. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
5. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT BARANG JASA PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
6. B-211 STANDAR TEKNIS PENGAWALAN
7. PEDOMAN DAN MODUL SPIP 2012
8. KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
9. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN
10. PEDOMAN TEKNIS AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
11. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REVIU RKA-KL LINGKUP KEMENTAN
12. PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
13. PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SPBE KEMENTAN
14. PEDOMAN TEKNIS REVIU TAMBAHAN PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) Inspektorat Jenderal

1. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI UNIT KERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Regulasi Non Kementerian Pertanian

1. PMPRB    Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evalua RB

2. Roadmap 2020 2024 nasional Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
3. PP 60 2008 tentang SPIP (Pengendalian Intern Pemerintah)
4. PMK Nomor 172 Tahun 2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN
5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
6. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN
11. Keputusan MenKeu Nomor 532/KM.6/2015 Tentang Perubahan atas PMK 29 Tahun 2010
12. PMK Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK dan Dana TP Sebelum TA 2011
13. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Perubahan PMK nomor 244 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14. PMK 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
15. PMK Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
16. PMK Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Infrastruktur
17. PMK Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Penggunaan BMN
18. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 Tentang Tatacara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
19. PMK Nomor 271/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
20. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
21. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
22. PMK Nomor 83 /PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
23. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
24. PMK Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga
25. PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
26. Keputuasn Menkeu Nomor 59/KM.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aser Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
27. Keputusan Menkeu Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
28. PMK Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tatacara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Perorangan Dinas  Kepada Pegawai ASN , Anggota TNI atau Anggota POLRI Tanpa Melalui Lelang
29. Keputusan Menkeu Nomor 227/KM.6/2016 Tentang Perubahan atas Kepmenkeu Nomor 452/KM.6/2014
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK nomor : 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
31. PMK Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyamoaian Laporan Keuaangan Kementerian Negara/Lembaga
32. PMK RI Nomor : 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
33. PMK Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
34. PMK Nomor :385/KM.6/2016 Tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara
35. PMK Nomor : 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negera
36. Kepmentan Nomor : 616?KM.06/2015 Tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemn Pegawai Negeri Sipil

Piagam Penghargargaan

1. Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian
2. Penghargaan Kepada Inspektorat Jenderal Atas Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3
3. Penghargaan Kepada Kementerian Pertanian Atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3

SOP Penerimaan Laporan Grativikasi 

1. SOP Penerimaan Laporan Grativikasi dari Sub-UPG
2. SOP Penerimaan Laporan Perorangan Grativikasi dari Sub-UPG