REGULASI

REKAPITULASI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INSPEKTORAT JENDERAL

1. TAHUN 2022
2. TAHUN 2021
3. TAHUN 2020
4. TAHUN 2019
5. TAHUN 2018

RANCANGAN PERATURAN YANG AKAN DIKELUARKAN

REKAP RANCANGAN KEBIJAKAN YANG AKAN DIKELUARKAN

PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

1. PERMENTAN NO 25 TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian

TAHUN 2018

1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PEDOMAN PROGRAM SELAMATKAN RAWA SEJAHTERAKAN PETANI BERBASIS PERTANIAN
3. TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTAN

TAHUN 2019

1. PERMENTAN No. 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
2. PERMENTAN No. 22 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019
3. KEPMENTAN No. 58/KPTS/OT.050/M/1/2019 Tentang Tim Pelaksana Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019
4. KEPMENTAN No. 134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tentang Tim Obor Pangan Lestari Tahun 2019
5. PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTAN

1. PERMENTAN NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2020

1. PERMENTAN 40 TAHUN 2020

TAHUN 2021

1. TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.
2. PIAGAM AUDIT 2021
3. PERMENTAN NOMOR 8 2021

TAHUN 2022

1. SK MENTAN JAKWAS 2022-2024
2. PIAGAM AUDIT PENGAWASAN
3. PERMENTAN  NOMOR 07 TAHUN 2022
4. PERMENTAN NOMOR  08 TAHUN  2022 

PERATURAN/KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

1. Juklak Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
2. Juklak Verifikasi Tagihan Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
3. Juklak Reviu RKAKL Lingkup Kementerian Pertanian
4. Juklak Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
5. Juklak Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanianan
6. Juklak Evaluasi Program Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian
7. Juklak Audit BMN dalam Rangka Hibah Lingkup Kementerian Pertanian
8. Pedoman Pelaksanaan Audit_BMN Dalam Rangka Penghapusan Lingkup Kementerian Pertanian
9. Pedoman Manajerial Audit Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kementerian Pertanian
10. Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Kakao
11. Juklak Pemantauan Kinerja Untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktifitas Tanaman Tebu
12. Arah Kebijakan Pengawasan Intern_Kementerian Pertanian
13. Komitmen Penegakan Integritas Good Governance dan Clean Governance
14. Satuan Pemantau Sistem Pengendalian Intern Kegiatan pada Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
15. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT INVESTIGASI LINGKUP KEMENTAN
16. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT TUJUAN TERTENTU LINGKUP KEMENTAN
17. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTAN
18. SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGELOLA ANGGARAN LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL

PEDOMAN INSPEKTORAT JENDERAL

1. Pedoman Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
2. PEDOMAN TEKNIS PENUGASAN NARASUMBER PADA UNIT KERJA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
3. PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN
4. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT KINERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
5. STANDAR TEKNIS PENUGASAN AUDIT BARANG JASA PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
6. B-211 STANDAR TEKNIS PENGAWALAN
7. PEDOMAN DAN MODUL SPIP 2012
8. KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
9. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN
10. PEDOMAN TEKNIS AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
11. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REVIU RKA-KL LINGKUP KEMENTAN
12. PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
13. PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO SPBE KEMENTAN
14. PEDOMAN TEKNIS REVIU TAMBAHAN PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
15. PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022

SURAT KEPUTUSAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) INSPEKTORAT JENDERAL

1. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI UNIT KERJA INSPEKTORAT JENDERAL

REGULASI NON KEMENTERIAN PERTANIAN

1. PMPRB    Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evalua RB

2. Roadmap 2020 2024 nasional Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
3. PP 60 2008 tentang SPIP (Pengendalian Intern Pemerintah)
4. PMK Nomor 172 Tahun 2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN
5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
6. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
7. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Keputusan MenKeu Nomor 532/KM.6/2015 Tentang Perubahan atas PMK 29 Tahun 2010
11. PMK Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK dan Dana TP Sebelum TA 2011
12. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Perubahan PMK nomor 244 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
13. PMK 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
14. PMK Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
15. PMK Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Dalam Rangka Infrastruktur
16. PMK Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Penggunaan BMN
17. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 Tentang Tatacara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
18. PMK Nomor 271/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
19. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
20. PMK Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
21. PMK Nomor 83 /PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN
22. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
23. PMK Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga
24. PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
25. Keputuasn Menkeu Nomor 59/KM.6/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN berupa Aser Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
26. Keputusan Menkeu Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
27. PMK Nomor 14/PMK.06/2016 Tentang Tatacara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Perorangan Dinas  Kepada Pegawai ASN , Anggota TNI atau Anggota POLRI Tanpa Melalui Lelang
28. Keputusan Menkeu Nomor 227/KM.6/2016 Tentang Perubahan atas Kepmenkeu Nomor 452/KM.6/2014

PIAGAM PENGHARGAAN

1. Piagam Audit Intern Kementerian Pertanian
2. Penghargaan Kepada Inspektorat Jenderal Atas Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3
3. Penghargaan Kepada Kementerian Pertanian Atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3

SOP PENERIMAAN LAPORAN GRATIFIKASI

1. SOP Penerimaan Laporan Grativikasi dari Sub-UPG
2. SOP Penerimaan Laporan Perorangan Grativikasi dari Sub-UPG

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]