Gempolkrep, 30 Juli 2025 – Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) sukses melaksanakan kegiatan manajemen risiko untuk program hilirisasi perkebunan tahun 2025. Acara yang berlangsung selama tiga hari, yang dimulai 30 Juli hingga 2 Agustus 2025 di Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, ini bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Tin Latifah menegaskan pentingnya manajemen risiko sebagai peringatan dini (early warning system) dalam program hilirisasi perkebunan untuk memitigasi setiap risiko yang akan muncul.

"Jadi kita telah mengumpulkan beberapa stakeholder yang terlibat mulai dari Ditjen Perkebunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Masing-masing melakukan identifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan maksimal,” kata Tin Latifah pada saat acara tersebut.

Menurutnya program hilirisasi komoditas perkebunan salah satu upaya krusial meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Oleh karena itu, pihaknya harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana dan terhindar dari potensi risiko. Dia menambahkan kegiatan manajemen risiko ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama untuk mencapai keberhasilan suatu pepgram.

“Itjen nantinya akan memberikan pendampingan, pengawalan, baik dari setiap progres pelaksanaan (program), mulai dari pelaksanaan pengadaan, penyusunan anggaran,” tuturnya.

Sementara itu Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menekankan perannya regulasi dalam mendukung hilirisasi. Pihaknya telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mendukung penuh program hilirisasi.

"Kita juga telah merumuskan roadmap pengembangan hilirisasi produk perkebunan yang jelas, demi memastikan arah kebijakan yang terarah dan berkelanjutan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala PSEKP, Sudi Mardianto, menyoroti aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Selain itu juga mendorong peran pemerintah menyediakan benih unggul berkualitas, pengembangan kementerian BUMN/swasta, fasilitas usaha, perizinan berusaha, serta pelibatan dan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelola Energi dan Sumber Daya Alam BPKP, Agus Rianto, turut memberikan perspektif penting terkait pelaksanaan program yang mendapat sorotan publik. Persoalan tersebut menurutnya tidak perlu terjadi jika diimbangi dengan manajemen risiko yang baik.

"Penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan adalah fundamental. Ini membantu kita mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, sehingga program hilirisasi komoditas perkebunan dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan mencapai sasaran yang ditetapkan," tuturnya.

Upaya hilirisasi perkebunan ini sesuai dengan strategi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk pembangunan pertanian kedepan. Beberapa komoditas yang akan menjadi fokus hilirisasi kedepan adalah kelapa, kakao, mete, hingga kelapa sawit dan kapas.