Kementan Gandeng BPKP, Polri dan Kejaksaan untuk Jaga Ketahanan Pangan
Jakarta (20/4/22) Kementerian Pertanian (Kementan) RI menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dan Kejaksaan RI bersinergi untuk memperkuat pengawasan internal Kementan. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian.
#JagaPanganJagaMasaDepan
#ItjenKementan
#MajuMandiriModern
#lumbungpangandunia2045
“Tugas kita adalah hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk itu kami perlu BPKP, Polri dan Kejaksaan bersama APIP Kementan untuk mengawal kami agar tidak terjadi pelanggaran” ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan di Auditorium Kementerian Pertanian siang tadi.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah hal yang penting. Untuk itu sektor pertanian harus dijaga bersama agar produksi san produktivitasnya tetap mengalami peningkatan.
“Kita harus melakukan mitigasi risiko apabila ada isu-isu yang muncul di lapangan. Pelaksanaan program disertai mitigasi risiko akan memperlihatkan hasil yang nyata” ujar Ateh.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri, Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan bahwa pengawasan pada sektor pertanian perlu ditingkatkan lebih jauh untuk menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Amir Yanto mengatakan bahwa urusan pangan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak hidup banyak orang. Karena itu perlu dilakukam identifikasi, kordinasi dan sinergi secara transparan antara aparat penegak hukum dengan pengawas internal kementerian.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Maringka menambahkan, sinergi ini sekaligus menegaskan kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) untuk mengawal program yang digulirkan Kementerian Pertanian dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat.
“Inilah salah satu bentuk upaya Kementerian Pertanian menjaga Ketahanan Pangan, menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada Tahun 2045 mendatang, demi kesejahteraan petani dan masyarakat,”ujarnya.