DENPASAR, 26 Juli 2025 – Komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah terus diwujudkan. Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kementan sukses menggelar serangkaian kegiatan strategis di Gedung Serba Guna Balai Besar Veteriner Denpasar pada 24-26 Juli 2025.

Acara ini berfokus pada Kepatuhan dan Rekonsiliasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Workshop Katalog Elektronik V6, serta Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya adaptasi Kementan terhadap perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Tujuannya adalah memastikan kelancaran proses pengadaan serta meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai sistem digital yang lebih canggih dan regulasi terkini.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Administrasi Biro Umum dan Pengadaan, Akhmad Subkhan mewakili Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan Risman Mangidi pada 24 Juli 2025.

Dalam sambutannya Kepala Biro Umum dan Pengadaan, Risman Mangidi, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Satuan Kerja terhadap ketentuan pengadaan, menyelaraskan data pengadaan pada SIRUP, serta memperkenalkan fitur-fitur terbaru pada Katalog Elektronik V6.

“Efisiensi berbasis teknologi digital dan integrasi sistem antar-lembaga itu sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Simon PP Simanjuntak menyampaikan urgensi kepatuhan terhadap tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa serta pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kompetensi dan pemahaman peserta.

Tak kalah penting, kegiatan ini juga diisi dengan materi mengenai mitigasi risiko Pengadaan Barang dan Jasa serta pentingnya integritas disampaikan oleh Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementan, Brigjen Kurniawan Affandi.

Sesi workshop juga menghadirkan pemateri dari LKPP, Kementerian Keuangan, dan Tim Teknis Govtech PT. Telkom Indonesia. Seperti sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dibawakan oleh Bapak Andri Rannualdi dari LKPP. Implementasi dan Pengembangan Katalog Elektronik Versi 6 dijelaskan oleh L. Rani Hapsari (LKPP).

Kemudian tahapan pembayaran pada katalog elektronik versi 6 disampaikan oleh Rachmat Gerhantara dan Fakhriyan dari Kementerian Keuangan.

Terakhir, interkoneksi INAPROC dan Aplikasi SAKTI dibahas oleh Ricky Indrawan Rantung dari Tim Teknis Govtech PT. Telkom Indonesia.

Komitmen Kementan Menuju Tata Kelola Pengadaan Modern

Forum diskusi interaktif dalam workshop dan sosialisasi ini memberikan ruang bagi peserta dari berbagai Satuan Kerja Kementan di seluruh Indonesia untuk berdialog, dengan harapan tercapainya pemahaman yang selaras serta implementasi pengadaan yang efektif dan efisien.

Kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen Kementerian Pertanian dalam terus mendorong inovasi dalam proses pengadaan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan dan implementasi senantiasa sesuai dengan peraturan serta prinsip-prinsip Good Governance dan Keterbukaan Informasi Publik, demi terwujudnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan adaptif.