Kementan Sosialisasi Tahapan Pembayaran pada Katalog Versi 6
JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui Biro Umum dan Pengadaan menggelar sosialisasi tahapan pembayaran pada katalog Versi 6 untuk Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Gedung B, Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada Senin, 24 Maret 2025.
Sosialisasi tahapan pembayaran tersebut dilakukan guna meningkatkan pengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Bendahara Pengeluaran tentang tata kelola katalog elektronik versi 6 khususnya pada proses pembayaran.
Dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) juga turut andil dalam melakukan pengawalan dalam pengadadaan barang dan jasa.
Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai instansi diantaranya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah LKPP, Tim GovTech PT. Telkom Indonesia, KPPN Jakarta V, dan KPPN Bogor 023.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Jajat Sudrajat dan dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Simon Simanjuntak. Turut mendampingi Ketua Tim Kerja Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Digital Hary Gunawan dan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Layanan Pengadaan Sri Ernawati.
Simon memaparkan, sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang implementasi katalog elektronik Versi 6, LKPP telah menonaktifkan secara selektif katalog elektronik versi 5. Saat ini Kementerian Pertanian mulai melakukan transaksi pada katalog elekronik versi 6 sebanyak 82 paket, namun masih ada beberapa kendala terutama dalam tahap pembayaran.
“Mudah-mudahan dalam pertemuan ini para Narasumber dapat memberikan solusi kepada PPK danBendahara Pengeluaran terkait permasalahan yang terjadi”, ujar Simon dalam keterangannya
dikutip saat pemberian arahan kepada peserta.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Katalog Elektronik dan Sistem Pengadaan Digital Hary Gunawan menuturkan sejumlah kendala katalog elektronik Versi 6 pada tahap pembayaran diantaranya, belum bisa mengakomodir pembayaran multi termin, belum bisa multishipmet, belum ada fitur ubah metode pembayaran dan masalah interkoneksi antara aplikasi V6 dan aplikasi SAKTI.
Sementara itu Ari Sulindra dari LKPP beserta Ricky Rantung dari Tim GovTech menjelaskan bahwa Katalog elektronik Versi 6 saat ini masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan penyesuaian.
“Kedepan semua kendala akan secepatnya diselesaikan dan semua kebutuhan fitur akan diakomodir dalam katalog elektronik versi 6,” ujarnya.
Sejalan dengan LKPP dan GovTech, Sri Hastuti KPPN Jakarta V dan Priono KPPN Bogor 023 menyatakan implementasi katalog elektronik merupakan salah satu aspek digitalisasi pembayaran, semua kendala interkoneksi V6 dan SAKTI dapat disampaikan ke KPPN untuk didiskusikan dengan Direktorat Sistem Informasidan Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan.