Plt. Irjen Tin Latifah menjadi Narasumber pada acara Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) di Yogyakarta pada Rabu, 10 September 2025.

Acara ini mengangkat tema "Penguatan Tata Kelola pada Sektor Pangan untuk Menjamin Swasembada Pangan Nasional yang Transparan dan Akuntabel", yang berfokus pada Mekanisme Manajemen Risiko, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, dan Pengelolaan Informasi dan Data yang Akuntabel.

Dalam pidatonya, Tin Latifah menekankan bahwa Governance, Risk, dan Control (GRC) adalah 3 (tiga) elemen penting yang sangat berperan dalam menjaga Tata Kelola yang baik (Good Governance), serta mencegah risiko yang merugikan.

Inspektorat Jenderal sebagai APIP, memiliki Peran dan Tanggung Jawab yang sangat penting dalam memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Skema Pengawasan yang dilakukan Itjen sebagai APIP terdiri dari Sinergi dan Koordinasi dengan APH, Manajemen, Pelaksana, APH, BPKP, BPK-RI, bahkan Pengawasan Masyarakat.

Selain itu, Tin Latifah menjelaskan bahwa sangat penting untuk dilakukan sinergi dan kolaborasi antar instansi. Kejaksaan, kementerian, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola pangan berjalan sesuai prinsip good governance.

Turut hadir Jamdatun Narendra Jatna, Staf Khusus MenkoPolkam Bidang Intelijen Arradina Zessa, Asdep Penegakan Hukum Dwi Agus Prianto, Plt. Deputi II Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, dan Kepala Kajati DIY Riono Budisantoso.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung kedaulatan pangan bangsa. Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi dalam menghadapi tantangan global di sektor pangan.