Itjen lakukan FGD dalam rangka Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012 2025

Bogor (26/2) - Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2012–2025. 

FGD ini menjadi forum strategis sebagai bentuk upaya penyelesaian rekomendasi BPK yang telah berusia lebih dari 10 tahun maupun rekomendasi yang hingga saat ini masih menghadapi kendala dalam tindak lanjutnya. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas beserta dengan eselon I Lingkup Kementan. BPK dan itjen sepakat untuk mendorong hal ini dan eselon 1 lain agar tindak lanjut ini bisa diselesaikan dengan sebaik baiknya", jelas Hari Edi Ses Itjen Kementan. 

Bawono Yudyanto, perwakilan BPK RI, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara BPK dan Itjen Kementan. "Ini adalah bentuk efektivitas tindak lanjut sebagai dasar BPK untuk memberikan opini Laporan Keuangan (LK) di tahun 2025 saat ini. Kami berharap untuk kedepannya kegiatan ini bisa diperkuat semakin intens. Sinergi antara BPK, Itjen, dan Eselon I yg lain sehingga bisa menjadikan Kementan lebih baik lagi dari segi transparan, dan akuntabilitas LK. 

Sementara itu, Tin Latifah Staf Ahli HKRBB berharap melalui kerja sama dan sinergi yang terjalin dalam FGD ini, rekomendasi yang selama ini sulit ditindaklanjuti dapat segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. "Salah satu yang menjadi hal pokok yang akan dilakukan ketika melakukan pemeriksaan thdp lap keu adl antara lain efektivitas penyelesaian yang sudah diberikan oleh BPK pada laporan laporan sblmnya. Mudah mudahan dg kerjasama hari ini rekon temuan BPKyg sulit untuk di TL bisa segera terselesaikan".

Melalui FGD ini, Itjen Kementan dan BPK RI menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tuntas, tepat, dan akuntabel.

Kegiatan ini dihadiri oleh  Bawono Yudyanto Perwakilan dari BPK RI, Hari Edi Soekirno Sekretaris Inspektorat Jenderal, Tin Latifah Staf Ahli Bidang HKRBB, serta perwakilan unit Eselon I Ditjen Perkebunan dan Ditjen PSP.