Itjen Kementan Dorong Percepatan Luas Tambah Tanam Padi di Jawa Tengah
MAGELANG - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian mendorong percepatan luas tambah tanam (LTT) padi di Provinsi Jawa Tengah melalui penguatan pemantauan, pendampingan, dan mitigasi risiko di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target tanam dan produksi padi 2026, sekaligus mengantisipasi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program.
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan dalam paparannya menjelaskan realisasi capaian kumulatif LTT Jawa Tengah 2026 per November sebesar 24.212,01 hektare atau baru 6,84% dari target sebesar 353.851,48 hektare. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar perlunya penguatan pengendalian dan percepatan tanam, terutama pada sisa periode November hingga Desember 2026.
Dalam kesempatan itu, Irham mendorong penyusunan rencana atau jadwal tanam harian di setiap wilayah binaan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Ia menekankan pentingnya jadwal tersebut sebagai instrumen pengendalian di lapangan.
“Rencana/Jadwal Tanam Harian di masing-masing wilayah binaan PPL sebagai alat pengendalian pencatatan dan pelaporan LTT harian” kata Irham saat memberikan paparan soal Mitigasi Risiko Pencapaian Luas Tambah Tanam di Jawa Tengah, Selasa, 10 November 2026.
Itjen juga mencermati pelaksanaan program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Jawa Tengah. Dari target tanam 138.284 hektare, realisasi tanam tercatat 2.192 hektare. Sementara itu, potensi lahan yang dapat dioptimalkan mencapai 970.355 hektare.
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain kesesuaian varietas dengan ketersediaan benih, ketepatan waktu penyaluran bantuan, kesiapan sarana pendukung, serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta keterbatasan sumber air di sejumlah wilayah.
Oleh karena itu, Irham merekomendasikan percepatan pengadaan dan distribusi benih bagi usulan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) yang telah diterima dan diverifikasi. Penggunaan benih in situ di Jawa Tengah juga perlu diutamakan, dengan memperhatikan lokasi yang telah memasuki musim tanam. Pendampingan budidaya, pengendalian OPT bersama UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), serta peningkatan pemahaman petani mengenai penerapan teknologi PM-AAS turut menjadi perhatian.
Selain itu, melengkapi usulan CP/CL dengan polygon, pendampingan dan penyuluhan dilapangan, serta menginventarisasi potensi lahan LBS yang dapat dioptimalkan. “(Juga) melakukan pembinaan dan pemantauan calon benih di pertanaman, guna menjaga mutu benih dan memitigasi risiko gagal panen,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan paparan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah mencatat kesanggupan LTT padi November 2026 sebesar 217.716 hektare. Hingga 9 November 2026, realisasi tanam mencapai 22.850 hektare atau 10,50 persen dari kesanggupan tersebut. Pemerintah daerah juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain musim kemarau yang datang lebih awal, kekeringan pada musim tanam ketiga, banjir, serta serangan OPT yang berdampak terhadap luas tanam dan produktivitas.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah menyiapkan percepatan pengolahan lahan dan tanam dengan memanfaatkan ketersediaan air yang masih ada, termasuk melalui penerapan PM-AAS. Upaya lainnya meliputi pengamanan pertanaman yang sudah ada, rehabilitasi infrastruktur sumber daya air melalui sinergi dengan pemerintah pusat, penggunaan benih unggul bermutu, pemupukan berimbang, pengendalian OPT, serta optimalisasi brigade alat dan mesin pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menyampaikan bahwa produksi beras Jawa Tengah pada 2026 diperkirakan masih mengalami surplus dibandingkan kebutuhan penduduk.
“Dengan kebutuhan beras penduduk Jawa Tengah bulan Jan s/d Desember sebesar 4.084.189 Ton maka masih terdapat Surplus beras sebesar 1.059.421 Ton,” tuturnya.
Berdasarkan data sementara dalam paparan tersebut, produksi padi Jawa Tengah periode Januari hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai 8.944.488 ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 5.143.610 ton beras. Sementara itu, kebutuhan beras penduduk diperkirakan sebesar 4.084.189 ton.
Melalui penguatan pemantauan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, Itjen Kementan terus mengawal pelaksanaan program agar kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Percepatan tanam, ketepatan dukungan sarana produksi, dan keakuratan pencatatan realisasi menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target LTT dan produksi padi 2026.